Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., baru-baru ini menyatakan bahwa ia tidak akan mengintervensi proses hukum yang melibatkan mantan Presiden Rodrigo Duterte. Duterte, yang menghadapi kasus terkait kebijakan anti-narkoba, menjadi sorotan. Marcos menegaskan bahwa penanganan kasus sepenuhnya adalah tanggung jawab peradilan Filipina. Ini menunjukkan komitmen Marcos terhadap independensi hukum.
Independensi Peradilan Filipina
Marcos Jr. menekankan pentingnya menjaga peradilan independen. Ia memastikan bahwa proses hukum harus bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Keputusan harus diambil oleh pihak berwenang berdasarkan bukti yang ada, bukan tekanan eksternal.
Kontroversi Kebijakan Anti-Narkoba Duterte
Kebijakan anti-narkoba Duterte memicu kritik dalam dan luar negeri. Operasi kerasnya menyebabkan ribuan kematian dan mendapat kecaman dari organisasi hak asasi manusia. Kini, Duterte menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi terkait kebijakan tersebut.
Marcos Janji Tidak Menghalangi Proses Hukum
Marcos Jr. memastikan ia tidak akan menghalangi proses hukum yang berjalan. Ia menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa intervensi, meskipun Duterte adalah mantan presiden. Marcos mengingatkan bahwa sistem peradilan Filipina cukup kuat untuk menangani kasus ini secara adil.
Reaksi Publik
Meski banyak yang mendukung pernyataan Marcos, beberapa pihak meragukan apakah ia akan tetap mempertahankan prinsip tersebut. Beberapa khawatir hubungan politik erat antara Marcos dan Duterte bisa memengaruhi proses hukum. Publik Filipina terus mengawasi perkembangan kasus ini, khawatir dampaknya pada politik dalam negeri.